Ibukota yg Berpindah

1. Cote d'Ivoire

Inilah nama resmi negara yang dahulu kala bernama Pantai Gading ( Ivory Coast). Negara bekas jajahan Perancis ini pada tahun 1933, menetapkan Abidjan sebagai pusat pemerintahan dengan pertimbangan dia merupakan kota terbesar dan merupakan pusat perdagangan. Namun pada tahun 1983, presiden Felix Houphouet-Boigny menyatakan Abidjan kurang cocok sebagai ibukota dan memindahkannya ke Yamoussoukro. Di kota Yamoussoukro ini, dia mendirikan sebuah gereja terbesar di dunia (lihat gambar) yang memakan biaya 300 juta dollar! Apa alasannya? Jawabannya simple saja, yaitu karena presiden ini berasal dari Yamoussoukro dan kalau Anda menjadi presiden di Cote d'Ivoire itu sah-sah saja dilakukan. Setelah kematian presiden Houphouet-Boigny, Yamoussoukro tetap dipertahankan sebagai ibukota, sekalipun Abidjan memang masih merupakan pusat kegiatan perekonomian sampai kini.

2. Burma

Semua pegawai negeri Burma (yang kini bernama Myanmar) mendapat shock berat waktu diberitahu di bulan November 2005, bahwa mereka diberi waktu hanya dua hari untuk boyongan pindah dari ibukota lama Rangoon ke ibukota yang baru di Pyinmana, sekitar 320 kilometer di utara Rangoon. Memang dapat dibayangkan betapa kacau balaunya, diperintahkan memindahkan keluarga dan barang-barang dalam waktu sesingkat itu. Tak satu pihak pun di luar Burma yang mengetahui alasan resmi pemindahan ibukota ini. Ada yang mengatakan pemindahan ibukota ini karena pertimbangan primbon perbintangan (astrologi) dan ada pula yang mengatakan karena saran dari dukun paranormal (soothsayer). Juga ada analisa pemindahan ini untuk menghindari kemungkinan invasi Amerika Serikat untuk menggulingkan junta militer yang berkuasa. Apa pun alasan, ibukota ini benar-benar dipindah ke suatu kawasan yang belum dikembangkan, di luar kota pusat pembalakan (logging) Pyinmana dan menamai ibukota yang baru ini dengan Naypyidaw.

3. Afrika Selatan

Di sekolah kita diajarkan ada tiga macam pembagian wewenang dalam pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tapi barangkali prinsip ini sudah 'kebablasan' diterapkan di negara Afrika Selatan. Pasalnya negara ini bukan cuma memiliki satu atau dua ibukota, tetapi sekaligus tiga ibukota! Pretoria menjadi ibukota administratif (eksekutif), Bloemfontein menjadi ibukota yudikatif dan Cape Town menjadi ibukota legislatif (lihat pada gambar). Ini adalah warisan kolonialis pada waktu Afrika Selatan melakukan unifikasi (penggabungan) pada tahun 1910. Keempat wilayah bekas jajahan (koloni) ini bersepakat untuk bersatu, tetapi mereka saling bersitegang untuk menentukan lokasi ibukotanya. Akhirnya diputuskan tiga dari empat bekas koloni ini memperoleh status ibukota masing-masing, sedangkan yang satu lagi, kota Natal diberi kompensasi uang supaya impas.

4. Nigeria

Lagos, mantan ibukota Nigeria yang terletak di pesisir pantai, merupakan kota berpenduduk terbanyak kedua di benua Afrika dan merupakan ibukota hingga tahun 1991. Kendatipun demikian, Lagos bukanlah kota yang ideal sebagai pusat pemerintahan. Kota ini super padat penduduknya, dan iklimnya sangat panas dan lembap. Di tahun 1980an, pemerintah Nigeria menyiapkan ibukota baru bernama Abuja, sekitar 480 kilometer timur laut Lagos. Pada tahun 1991, secara resmi ibukota Nigeria dipindah ke Abuja yang memang lebih nyaman, karena berlokasi di dataran tinggi dan berpenduduk masih jarang. Sejumlah fungsi pemerintahan masih dilaksanakan di Lagos.

5. Bolivia

Sucre, yang mula-mula merupakan ibukota Bolivia pada tahun 1839, memang merupakan pilihan yang tepat pada waktu itu, karena tempat ini merupakan perlintasan menuju ke lokasi pertambangan perak yang kaya-raya. Namun pada tahun 1898, pada saat tambang perak sudah menipis cadangannya, ada keinginan untuk memindahkan ibukota ini ke La Paz yang merupakan kota persinggahan tambang timah yang berlimpah. Keinginan ini memicu perang saudara dan diakhiri dengan suatu kompromi. La Paz ditetapkan sebagai ibukota administratif dan Sucre dipertahankan sebagai ibukota konstitusional dan yudisial.